GAPURA Wringin Lawang terletak di desa Jati Pasar kecamatan Trowulan kabupaten Mojokerto, salah satu dari sekian banyak peninggalan Majapahit, menurut buku History Of Java I 1815 disebut jug sebagai Gapura Jati Pasar. Wringin Lawang sendiri artinya Pintu Beringin, katanya dulu disekitar Gapura ini ada dua beringin berjajar sebagai arah untuk masuk ke Majapahit.


Selain tangga yang terbuat dari batu Gapura Wringin Lawang dibangun dari susunan bata, bentuk gapura adalah candi bentar (candi terbelah dua) dengan tinggi bangunan sekitar 15,50 m jarak antara gapura 3,5 m. Saat penggalian sebelah utara dan selatan ditemukan tumpukan bata diperkirakan merupakan tembok yang mengelilingi gapura tersebut. DIsebelah barat daya ditemukan 14 titik sumur berbentuk silindrik dan kubus

Gapura tersebut ditemukan pada tahun 1912 pada saat ditemukan kondisi sebagian tubuh dan puncaknya telah hilang tetapi setelah dipugar kembali sekrang sudah kembali utuh tetapi bentuk gapura nya tidak sama. 

Gapura tersebut menghadap ke barat diartikan gerbang menuju sebuah kompleks bangunan (wilayah kerator/gapura luar kompleknya disebelah barat) sedangkan menurut cerita Rakyat Gapura itu merupakan Gerbang menuju Kompleks bangunan di sebelah timur. 

Belakangan ini di Gapura Waringin Lawang mulai sering diadakan ritual-ritual contohnya ritual suro. (prima sp vardhana)

oleh Prima Sp Vardhana/ berbagai sumber

PERUSAKAN  situs sejarah atau kawasan cagar budaya akibat pembangunan Pusat Informasi Majapahit (PIM) bisa diganjar dengan pasal berlapis. Hal tersebut dikemukakan anggota tim evaluasi pembangunan PIM sekaligus ketua LSM Gotrah Wilwatikta, Anam Anis,  7 Januari silam.

Menurut Anis, selain diancam dengan tuntutan primer Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, pelaku juga bisa dijerat dengan tuntutan subsider pasal 406 KUHP.

Ancaman pidana dalam pasal 406 KUHP menyebutkan hukuman penjara dua tahun jika ada kesengajaan melawan hukum untuk menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Kasatreskrim Polres Mojokerto AKP Rofiq Ripto Himawan menyebutkan, pada tahap awal polisi memang sudah melakukan penyelidikan ke lokasi pembangunan PIM dan menanyai sejumlah orang di lokasi tersebut pada Selasa (6/1) sore.

"Pada prinsipnya kita baru mengumpulkan informasi. Sementara ini kita belum melihat bahwa pembangunan itu ada unsur kepentingan pribadi," katanya.

Kepolisian Resor (Polres) Mojokerto awal pekan depan akan memeriksa proyek pembangunan Pusat Informasi Majapahit (PIM) terkait kerusakan situs kerajaan.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Mojokerto, AKP Rofik Ripto Himawan mengatakan, pihaknya telah menyampaikan surat panggilan dan akan memeriksa sejumlah pihak pelaksana proyek PIM, Senin (12/1). "Surat pemanggilan pemeriksaan sudah kami layangkan kepada sejumlah pihak yang berhubungan dengan proyek tersebut," kata Rofik saat dikonfirmasi di Mojokerto, tanpa menyebut secara rinci siapa saja yang dipanggil pada awal pekan depan.

Pada proses pemeriksaan nanti, pihaknya lebih terfokus dengan materi dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. "Karena dari informasi yang kami terima, banyak benda-benda cagar budaya yang mengalami kerusakan pada proyek tersebut," katanya.

Menyinggung pelanggaran Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perusakan dan penghancuran barang milik orang lain, pihaknya belum melihat kemungkinan mengarah ke sana. "Untuk sementara kami masih terfokus dengan pelanggaran benda cagar budaya dulu. Namun, kalau ada perkembangan tentang adanya perusakan barang milik orang lain, seperti yang tertera daam Pasal 406 KUHP, tentunya akan kami lakukan," katanya.

Rofik menegaskan, jika langkah yang diambil pihak kepolisian saat ini masih berkutat seputar pemeriksaan sejumlah pihak proyek pelaksanaan PIM. "Kalau masalah penetapan siapa yang jadi tersangka itu masih belum. Lihat perkembangan dulu lah," katanya.

Oleh Henri Nurcahyo

Rencana membangun gedung Pusat Informasi Majapahit (PIM) ternyata menggegerkan. Proses pembangunannya dianggap merusak tatanan, karena dibangun persis di atas situs bersejarah, dan sekaligus merusaknya. Maka berbagai pihak saling lempar kesalahan, saling tuding. Bahkan masyarakat yang tahu apa-apa juga kena tudingan kesalahan. Mengapa bisa begitu? 

Masterplan PIM itu sendiri sebenarnya sudah dibuat dan beredar tahun 2005. Menurut rencana PIM sebagai bagian dari Majapahit Park itu dibangun tiga lantai. Majapahit Park adalah proyek ambisius pemerintah untuk menyatukan situs-situs peninggalan ibu kota Majapahit di Trowulan dalam sebuah konsep taman terpadu, dengan tujuan menyelamatkan situs dan benda- benda cagar budaya di dalamnya dari kerusakan dan menarik kedatangan turis, dan sekaligus sebagai sarana edukatif dan rekreatif. 

PIM sendiri nantinya akan berupa bangunan berbentuk bintang bersudut delapan yang disebut Cungkup Surya Majapahit, lambang Kerajaan Majapahit. Rencananya, di bawah Cungkup Surya Majapahit itu akan dipamerkan sejumlah koleksi PIM yang belum banyak terekspos. Pengunjung juga bisa berjalan di atas ubin kaca dan melihat langsung struktur bangunan Majapahit yang berada di bawahnya.

Peletakan batu pertama PIM dilakukan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, 3 November 2008. Lokasinya di tanah lapang bersebelahan dengan Museum Trowulan yang sejak 1 Januari 2007 diubah namanya menjadi Pusat Informasi Majapahit. Meski dalam perjalanannya ditemukan sejumlah peninggalan bersejarah, seperti dinding sumur kuno, gerabah, dan pelataran rumah kuno, hal itu tak dihiraukan. Tanah terus digali dan benda bersejarah itu dijebol untuk pembangunan sekitar 50 tiang pancang beton Pusat Informasi Majapahit (PIM). Di sekitarnya, batu bata kuno berukuran besar dan berwarna kehitaman peninggalan zaman Majapahit dibiarkan berserakan.

Bangunan Trowulan Information Center (disebut juga Pusat Informasi Majapahit), yang memakan lahan seluas 2.190 meter persegi dan dirancang oleh arsitek Baskoro Tedjo itu adalah tahap pertama dari keseluruhan proyek senilai Rp 25 miliar, yang direncanakan selesai dalam tiga tahun mendatang. Ironinya, proyek pembangunan itu justru memakan korban situs itu sendiri, bahkan di tahap yang paling awal.

Sampai di sini, geger tak akan meledak kalau saja Harian Kompas tidak memberitakannya awal Januari yang lalu. Pemerintah dituduh melakukan perusakan karena proyek PIM tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tidak mempunyai kajian Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), tak punya studi kelayakan, dan tak melibatkan Balai Arkeologi Yogyakarta sebagai pengemban tugas penelitian di wilayah DIY, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Hal tersebut tidak saja melanggar Undang-Undang Nomor 5 tentang Benda Cagar Budaya, tetapi juga tak sesuai dengan etika profesi arkeolog dan hati nurani.

Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jawa Timur, Drs. I Made Kusumawijaya, M.Si, mengakui bahwa metode pembuatan fondasi dengan cara menggali tanah memang semestinya tidak dilakukan karena akan merusak situs sejarah dalam jumlah banyak. Sekalipun begitu, ia memastikan sejumlah cor beton maupun batu kali yang sudah terpasang untuk fondasi tidak akan diangkat lagi. 

“Perlakuan Pemerintah diibaratkan bapak memperkosa anak dan kemudian memutilasinya,” kata Prof Dr Mundardjito, menggambarkan kerusakan situs akibat proyek PIM senilai Rp 25 miliar tersebut. Walaupun ditunjuk sebagai Tim Evaluasi Pembangunan PIM tanpa SK (surat keputusan), Mundardjito bersama Arya Abieta, Osriful Oesman, Daud Aris Tanudirjo, dan Anam Anis, mengaku telah melakukan evaluasi sebagaimana diharapkan. Namun, yang sangat ia sayangkan, sembilan poin penting yang direkomendasikan, terkesan tidak dipedulikan.

Saling Tuding

Pimpinan proyek pembangunan Majapahit Park, Aris Soviyani, memberikan versi berbeda. Ia bersikeras bahwa tak ada situs Majapahit yang dirusak dengan pembangunan ini. Pernyataan Aris ini didukung oleh Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Provinsi Jawa Timur I Made Kusumajaya, yang mengatakan bahwa penggalian fondasi untuk pembangunan pusat informasi itu sudah dilakukan dengan memperhatikan kaidah arkeologis. ”Memang harus ada (situs) yang rusak, tetapi yang rusak itu bukan bagian penting,” ujar Made sambil menunjuk tumpukan bongkahan batu bata dari zaman Majapahit yang sudah rusak.

Sedangkan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik,mengakui ada kekeliruan dan kecerobohan dalam proses pekerjaan penggalian terkait pembangunan proyek sehingga merusak bagian-bagian situs sejarah tersebut. Namun semula Menbudpar tetap ngotot membangun PIM di lokasi itu juga, hanya waktunya ditunda. Karena kalau dibangun di lokasi lain diluar Trowulan, tidak ada auranya. 

Sementara itu, Ikatan Arsitek Indonesia Jawa Barat menganggap arsitek yang menangani pembangunan Pusat Informasi Majapahit di Trowulan, Jawa Timur, Baskoro Tedjo, hanya menjadi kambing hitam. Dosen Institut Teknologi Bandung tersebut ditunjuk menjadi arsitek pembangunan PIM ketika masterplannya sudah jadi. ”Dari pengakuan Baskoro, sebelum dia membuat desain peta lokasi PIM, masterplan sudah jadi. Seharusnya pembuat masterplan ini yang harus mempertanggungjawabkan hasil karyanya,” kata Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jabar Pon S Purajatnika.

Secara terpisah, Balai Arkeologi Yogyakarta sebagai pengemban tugas penelitian arkeologi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, tidak pernah dilibatkan. ”Padahal, Situs Majapahit di Trowulan itu merupakan bagian dari sasaran penelitian arkeologi yang dirancang jangka panjang. Secara akademis maupun teknis Balai Arkeologi Yogyakarta tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan pembangunan PIM,” kata Kepala Balai Arkeologi Yogyakarta Siswanto.

Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto Syaiful Fuad mengungkapkan, pelanggaran yang dilakukan tergolong dalam kategori berat. Semestinya sebelum mendirikan bangunan, pemerintah pusat yang dalam hal ini Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) atau Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BPPP) Jatim yang terlibat di dalamnya harus lebih dulu mempelajari kemungkinan terburuk terkait dampak pembangunan terhadap situs-situs kerajaan yang terendam dalam tanah.

Menurutnya pelanggaran yang dimaksud adalah melawan produk hukum yang dibuat oleh pemerintah sendiri, yakni Perda Nomor 11 Tahun 2002 yang telah diundangkan pada 18 November 2002 tepatnya Nomor 4 seri D tentang IMB. ”Artinya kalau Amdal tidak dilakukan sudah jelas IMB tidak dikantongi oleh pelaksana,” terangnya. Fuad menambahkan kendati PIM merupakan proyek pemerintah pusat dan didanai oleh APBN, pihaknya meminta agar Pemkab Mojokerto selaku pemegang wilayah tidak tinggal diam.

Kepala Bapedalda Kabupaten Mojokerto Heri Suwito mengatakan, sejauh ini pelaksanaan PIM memang belum mengantongi IMB, yang dibuktikan dengan hasil pengkajian Amdal. ”Belum ada izin IMB-nya, makanya kita tidak bisa melakukan pengkajian Amdal,” kata Heri singkat.

Rakyat Juga Dituding

Meski tidak terkait dengan pembangunan PIM, tak urung masyarakat setempat juga tak luput dari tudingan kesalahan. Tudingan itu berbunyi, bahwa kerusakan situs Trowulan akibat industri rakyat pembuatan batu bata justru jauh lebih hebat. Hasil penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata menunjukkan, sekitar 6,2 hektar lahan di situs Trowulan rusak setiap tahunnya untuk pembuatan batu bata rakyat.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Budaya Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Junus Satrio Atmodjo mengatakan, situs Majapahit di Trowulan mengalami kerusakan sejak tahun 1990. Sedikitnya 5.000 keluarga menggantungkan hidupnya pada industri batu bata yang bahan bakunya berasal dari galian tanah di sekitar situs Majapahit.

Padahal, masyarakat menggali tanah untuk pembuatan batu bata karena tak ada penghasilan alternatif. Masyarakat juga berharap saat menggali tanah bisa menemukan benda-benda bersejarah yang kemudian bisa dijual. “Saya ini kan orang kecil, kalau tidak buat itu (batu bata), lantas makan apa. Sementara cari kerja harian juga sulit,” kata Wanito (54), penduduk di Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Mojokerto. Wanito sehari-hari membuat patung dari tanah liat bersama sejumlah saudaranya.

Suwadi (56), salah seorang pembuat batu bata, yang melakukan penggalian tanah dan memusatkan usahanya di sebuah lahan persis di belakang Pusat Informasi Majapahit (PIM), mengatakan dirinya sering kali menemukan peninggalan Majapahit. Suwadi sudah bertahun-tahun menjalankan usahanya dan tidak terhitung sudah berapa hektar lahan rusak. Padahal, di lapisan bawah lahan itu ada peninggalan Majapahit.

Relokasi dan Pengusutan

Hasil rapat 8 Januari 2009 dengan puluhan pemangku kepentingan di Direktorat Sejarah dan Purbakala Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Jakarta, disepakati Situs Trowulan yang rusak akibat proyek PIM harus direhabilitasi dan diteliti kembali dengan melibatkan para ahli. Selain itu, proyek tersebut harus dicarikan alternatif lokasi yang baru (relokasi) ke tempat yang tidak merusak situs.

Taman Majapahit atau Majapahit Park tetap akan dibangun di Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Meski demikian, pembangunan akan didesain ulang dengan cara disayembarakan dan situs yang ada sekarang tidak boleh dirusak. Untuk itu, telah dibentuk tim evaluasi atas proyek tersebut oleh Menbudpar. Secara bertahap, usulan langkah lanjutan atas situs Trowulan meliputi relokasi, rehabilitasi (merekonstruksi situs yang rusak sesuai kaidah arkeologi), penataan ruang, dan penetapan kawasan situs nasional Majapahit.

Namun anehnya, tanggal 14 Januari 2009 Bupati Mojokerto Suwandi mengatakan pembangunan yang didanai pemerintah pusat sebesar Rp 200 miliar itu layak untuk diteruskan. Selain bisa menjadi sarana wisata dan pengetahuan seputar kejayaan Majapahit, PIM dianggap mampu mendongkrak pelestarian budaya di kancah internasional.

Meski demikian, pihak kepolisian melakukan pengusutan dan terus mengumpulkan bukti-bukti bahwa telah terjadi pengrusakan dan pelanggaran hukum. Namun nampaknya kepolisian tak punya bekal yang memadai untuk mengibarkan bendera perang. Sejumlah saksi ahli dipanggil, mangkir datang. Masyarakat nanti akan menilai, apa jadinya jika suatu ketika nanti kepolisian memutuskan “pemerintah dinyatakan sebagai tersangka” kasus perusakan situs purbakala. Atau, bisa jadi kasus ini akan menguap begitu saja. 

Yang jelas, proyek Taman Majapahit ini setidaknya memberi pelajaran sangat berharga, antara lain niat baik saja kalau tidak diaplikasikan dengan baik, hasilnya tidak akan baik. (swaramajapahit@gmail.com)

WARGA Dusun Klinterejo, Desa Klinterejo, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Selasa (20/1), melakukan penggalian sekaligus pemindahan peninggalan Majapahit yang ada di atas tanah mereka. Hal itu dilakukan karena tidak ada upaya penyelamatan serius yang dilakukan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jatim sekalipun temuan-temuan sejarah tersebut telah dilaporkan sejak tiga tahun lalu.

Sekitar 20 warga desa sejak Selasa pagi menyiapkan sebuah mobil bak terbuka di lokasi yang berdekatan dengan Situs Klinterejo. Situs itu mengandung banyak peninggalan Kerajaan Mapajahit seperti sandaran arca, yoni, lumpang batu, jaladwara, balok batu, dan umpak batu. Mereka mengangkat sejumlah umpak batu ke mobil dan memindahkan umpak batu itu ke Situs Klinterejo yang dikenal pula sebagai petilasan Bhre Kahuripan atau Ratu Tribhuana Tunggadewi.

Selain umpak-umpak batu tersebut, warga juga membuka sejumlah sumur kuno yang ada di lokasi itu. Ada sekitar 10 sumur dengan diameter masing-masing 80 sentimeter. Selain itu, terdapat pula struktur batu bata yang kemungkinan bangunan tembok pada sisi barat tanah warga.

Kekecewaan warga

Kepala Dusun Klinterejo M Shofii (33) mengatakan, apa yang dilakukan warga adalah bentuk kekecewaan terhadap pemerintah yang mengabaikan peninggalan bersejarah itu. Ia menyatakan, jika memang pemerintah, dalam hal ini BP3 Jatim, menginginkan agar struktur dan peninggalan purbakala itu tetap lestari, harus ada kompensasi yang layak bagi warga.

”Soalnya kami juga menyewa tanah ini. Namun, yang jelas kami lakukan ini untuk menyelamatkan benda-benda cagar budaya peninggalan zaman dulu,” kata Shofii soal kondisi lahan yang saat ini digunakan untuk pembuatan batu bata tersebut.

Zainal Abidin, Sekretaris Desa Klinterejo, membenarkan bahwa tanah yang sekarang diusahakan warga dan berdekatan dengan Situs Klinterejo itu adalah tanah kas desa (TKD). ”Luasnya 2,5 hektar dan warga menyewa dengan harga Rp 25 juta setiap tiga tahun. Ini sudah masuk tahun keempat,” katanya.

Menurut Zainal dan Shofii, sejak lahan tersebut dipakai untuk pembuatan batu bata, warga sudah melaporkan soal temuan-temuan kuno yang diduga peninggalan Kerajaan Majapahit itu. Namun, karena ketiadaan respons pemerintah, dari sekitar 40 umpak batu besar yang pada tiga tahun lalu ditemukan warga kini hanya tinggal tersisa tidak lebih dari 15 buah umpak batu.

Demikian pula dengan kondisi sumur purbakala yang sekalipun masih utuh tetapi bagian atasnya sudah terkepras. Kerusakan paling parah terjadi pada struktur batu bata yang hancur akibat penggalian tanah guna bahan baku pembuatan batu bata.

Tiga anggota staf Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jatim yang datang ke lokasi begitu mengetahui aksi warga itu memastikan temuan tersebut adalah peninggalan zaman Majapahit.

”Kemungkinan ini adalah pendapa mengingat ada temuan umpak dan bekas genteng yang hancur,” kata Ning Suryati, arkeolog yang sehari-hari bertugas di bagian pemugaran BP3 Jatim.

Pada tahun 2002, di lokasi tersebut pernah dilakukan ekskavasi dengan menggunakan metode spit berupa penggalian pada titik-titik tertentu berjumlah sepuluh kotak. Namun, upaya ekskavasi awal tersebut tidak dilanjutkan. (prima/kompas)

DI tengah maraknya berbagai kecaman dan seruan untuk menghentikan pembangunan Pusat Informasi Majapahit, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik hari Senin (5/1) menyatakan akan menghentikan sementara pembangunan Pusat Informasi Majapahit tersebut.

Pusat Informasi Majapahit (PIM) memancing komentar dari kalangan arkeolog dan arsitek karena proses pembangunannya telah merusak situs kawasan Trowulan, ibu kota Kerajaan Majapahit yang berjaya pada abad ke-13.

Jero Wacik, kemarin, memerintahkan penghentian sementara pembangunan PIM di lahan situs Majapahit di Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Menteri menilai perlu dan penting melakukan pertemuan dengan pemangku kepentingan agar proyek PIM tetap bisa berjalan dengan baik.

”Semalam saya rapat, hari ini ada rapat lagi dengan arkeolog. Arsitek akan saya panggil lagi. Kami rapikan dulu gambarnya. Niat baik membangun PIM harus dilaksanakan dengan baik.

Karena itu, tindakan saya yang pertama, proyek distop dulu. Stop sementara,” ujar Jero Wacik kepada Kompas saat memberikan klarifikasi tentang situs tersebut.

Seperti diberitakan Kompas (5/1), pembangunan PIM seluas 2.190 meter persegi telah merusak situs Majapahit. Dalam penggalian lubang-lubang untuk tiang pancang beton ditemukan sejumlah peninggalan bersejarah, seperti dinding sumur kuno, gerabah, dan pelataran rumah kuno. Semua peninggalan bersejarah itu
diserakkan begitu saja.

”PIM dan Majapahit Park dibangun untuk mengangkat kebesaran Majapahit agar seluruh bangsa ini tahu bahwa kita mewarisi kerajaan besar. Majapahit adalah kerajaan yang mewariskan ajaran toleransi dan harmonisasi yang tinggi. Tidak ada niat pemerintah merusak situs. Saya bertanggung jawab melestarikan
situs. Bagaimana caranya biar tetap ada Pusat Informasi Majapahit dan Majapahit Park tetap jalan,” ujarnya.

Pemantauan di lapangan kemarin menunjukkan terjadinya eskalasi penjagaan di sekitar lokasi pembangunan yang ditutupi pagar seng. Sejumlah pengunjung diminta meninggalkan tas di depan loket penjagaan.

Direktur Eksekutif Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) Catrini P Kubontubuh yang berkunjung ke Kompas kemarin menyatakan, BPPI kemarin melayangkan surat kepada Jero Wacik yang isinya mendesak penghentian pembangunan PIM dan melakukan rehabilitasi situs yangtelanjur rusak. Kebijakan Dirjen Sejarah dan Purbakala pada 19 Desember 2008 agar menghentikan pembangunan untuk sementara tidak ditanggapi pelaksana proyek.

Sementara itu, arsitek Bambang Eryudhawan dari Ikatan Arsitek Indonesia DKI Jakarta, yang juga anggota Dewan Pimpinan BPPI, menilai pemerintah telah memberikan contoh buruk karena merusak situs-situs bersejarah.

Penanggung Jawab Penelitian Arkeologi Terpadu Indonesia (PATI) I Irma M Johan menyesalkan kerusakan tersebut. ”Tentu kami sangat prihatin,” kata Irma yang juga Ketua Departemen Arkeologi Universitas Indonesia.

PATI I adalah kegiatan ekskavasi di situs Trowulan pada tahun lalu oleh 20 dosen dan 80 mahasiswa dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Udayana. Mereka bercita-cita mengupas situs secara keseluruhan.

Pertimbangkan kembali

Ketua DPR Agung Laksono menilai perencanaan pembangunan PIM kurang matang. Agung meminta proyek itu segera dikaji ulang dan meminta pemerintah tidak memaksakan proyek itu apabila terbukti berdampak negatif.

Agung mengutarakan hal itu di sela-sela kunjungannya ke Kota Salatiga, Jawa Tengah, kemarin. Menurut dia, pemerintah harus segera mengkaji kembali proyek
itu dan segera dihentikan jika proyek itu membawa dampak negatif.

Ahli arkeologi dari Universitas Negeri Malang, Dwi Cahyono, menyarankan agar proyek pembangunan PIM ini direlokasi ke tempat lain di sekitar Trowulan
yang tidak mengenai situs Majapahit. Dengan alokasi dana sekitar Rp 25 miliar, bukan hal sulit bagi pemerintah untuk mencari lahan kosong yang cukup.

Menurut Dwi, dulu Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pernah membentuk tim untuk mencari lokasi strategis. Hasil studi kelayakan yang dilakukan tim merekomendasikan lahan di sekitar Kompleks Gapura Wringin Lawang di Desa Jati Pasar yang berada di tepi Jalan Raya Trowulan—satu kilometer dari lokasi PIM sekarang, di tepi jalur Surabay a-Yogyakarta.

Mengenai pemilihan lahan, sejak tahun 1995 pihak museum sudah mengajukan proposal pengadaan lahan kepada pemerintah pusat, tetapi hingga kini tak ada jawaban mengenai hal itu. (prima/kompas)

SITUS Majapahit di Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, sengaja dirusak pemerintah. Di bekas ibu kota Kerajaan Majapahit peninggalan abad ke-13 hingga ke-15 tersebut sedang dibangun Trowulan Information Center atau Pusat Informasi Majapahit seluas 2.190 meter persegi.

Peletakan batu pertama dilakukan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, 3 November lalu. Meski dalam perjalanannya ditemukan sejumlah peninggalan bersejarah, seperti dinding sumur kuno, gerabah, dan pelataran rumah kuno, hal itu tak dihiraukan. Tanah terus digali dan benda bersejarah itu dijebol untuk pembangunan sekitar 50 tiang pancang beton Pusat Informasi Majapahit (PIM).

Berdasarkan pantauan pada Minggu (4/1), di beberapa titik, fondasi dari campuran batu kali dan semen telah berdiri di parit-parit galian di situs bersejarah itu. Fondasi tiang beton juga sudah berdiri di beberapa titik. Di sekitarnya, batu bata kuno berukuran besar dan berwarna kehitaman peninggalan zaman Majapahit dibiarkan berserakan.

Wakil Bupati Mojokerto Wahyudi Iswanto saat dikonfirmasi hari Minggu mengatakan, pembangunan PIM sepenuhnya proyek pemerintah pusat. Pemkab Mojokerto dalam hal ini sekadar mengikuti apa yang menjadi keinginan dan kebijakan pemerintah pusat.

Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Provinsi Jawa Timur I Made Kusumajaya mengakui bahwa metode pembuatan fondasi dengan cara menggali tanah memang semestinya tidak dilakukan karena akan merusak situs sejarah dalam jumlah banyak. Sekalipun begitu, ia memastikan sejumlah cor beton maupun batu kali yang sudah terpasang untuk fondasi tidak akan diangkat lagi.

Untuk pembangunan selanjutnya akan digunakan sekitar 50 tiang pancang beton berdiameter 50 sentimeter yang akan dipasang dengan cara dibor, bukan dengan hydraulic hammer (pemukul tiang pancang beton) untuk meminimalkan kerusakan situs bersejarah.

Merusak atau kerusakan situs sejarah yang ditimbulkan dari pembangunan PIM yang merupakan bagian dari Taman Majapahit (Majapahit Park), imbuh Made Kusumajaya, memang tak bisa dihindari. ”Semua itu untuk mencapai tujuan Majapahit Park sebagai sarana edukatif dan rekreatif,” kata Made Kusumajaya.

Cungkup Surya

Majapahit Park adalah proyek untuk menyatukan situs-situs peninggalan ibu kota Majapahit di Trowulan dalam sebuah konsep taman terpadu. Tujuannya untuk menyelamatkan situs dan benda cagar budaya dari kerusakan serta untuk menarik wisatawan.

PIM sendiri nantinya akan berupa bangunan berbentuk bintang bersudut delapan yang disebut Cungkup Surya Majapahit, lambang Kerajaan Majapahit.

Rencananya, di bawah Cungkup Surya Majapahit itu akan dipamerkan sejumlah koleksi PIM yang belum banyak terekspos. Pengunjung juga bisa berjalan di atas ubin kaca dan melihat langsung struktur bangunan Majapahit yang berada di bawahnya.

Lebih Dahsyat

Kepala Museum Trowulan Aris Soviyani mengatakan, kerusakan situs Trowulan akibat industri rakyat pembuatan batu bata justru jauh lebih hebat. ”Selama bertahun-tahun, tak ada solusi terhadap persoalan itu,” ujarnya.

Hasil penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata menunjukkan, sekitar 6,2 hektar lahan di situs Trowulan rusak setiap tahunnya untuk pembuatan batu bata rakyat.

Masyarakat menggali tanah untuk pembuatan batu bata karena tak ada penghasilan alternatif. Masyarakat juga berharap saat menggali tanah bisa menemukan benda-benda bersejarah yang kemudian bisa dijual.

Secara terpisah Made Kusumajaya mengatakan, selama berpuluh-puluh tahun, situs sejarah Majapahit seolah hanya menjadi milik komunitas arkeolog. Situs itu hanya digali dengan metode tertentu untuk kemudian ditutup lagi dengan alasan konservasi.

Ia menekankan, sebagai seorang arkeolog, dia tidak bisa terlalu egoistis dengan keinginan tunggal untuk tetap terus mempertahankan situs sejarah itu tidak diketahui orang banyak.

Proyek Borobudur

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef yang pernah memimpin proyek UNESCO memugar Candi Borobudur, yang ditemui Minggu, menyesalkan adanya pembangunan fisik yang merusak situs Trowulan. ”Trowulan merupakan salah satu bukti kita memiliki nenek moyang dengan peradaban tinggi tidak kalah dengan bangsa-bangsa di Eropa,” katanya.

Menurut Joesoef, seharusnya pola konservasi Borobudur yang menggandeng UNESCO dapat diterapkan untuk Trowulan. Proyek Borobodur tahun 1978-1983 yang didukung UNESCO mampu mengalahkan usulan proyek konservasi Mohenjo Daro di Pakistan dan konservasi Venesia, Italia, kala diajukan dengan serius oleh Pemerintah Indonesia.

Proyek Borobudur didukung penuh Pemerintah Belanda, Jepang, Perancis, Jerman, dan negara-negara Eropa lain.

Meskipun demikian, Joesoef menyayangkan perawatan Borobudur yang diganggu kepentingan bisnis dan individu.

Sesuai ketentuan UNESCO, kata Joesoef, kawasan sekitar Borobudur dibagi dalam tiga ring pelestarian. Kini dalam ring satu sudah ada bangunan milik seorang perempuan pengusaha. Sejumlah menara pemancar telepon seluler juga dibangun di kawasan sama.

”Jangan sampai status warisan dunia dicabut oleh UNESCO karena kita dinilai tidak bisa dipercaya. Kalau sudah begini, bagaimana mau merawat situs Trowulan dan mendapat kepercayaan internasional,” kata Joesoef yang awal dekade tahun 1970-an melobi UNESCO di Paris untuk menyelamatkan Borobudur.

Setelah sukses memugar Borobudur, kata Joesoef, Indonesia dipercaya untuk membantu pemugaran kompleks Candi Angkor Wat di Kamboja. Ketika itu para arkeolog Indonesia disegani di kalangan dunia internasional.

Situs Trowulan tersebut memiliki tarikh Masehi yang sama dengan Istana Louvre di Paris, yakni sekitar abad ke-12 Masehi hingga ke-14 Masehi. Kini di atas situs Trowulan dibangun megaproyek yang menutup areal ekskavasi arkeologi Majapahit yang menjadi bukti kebesaran nenek moyang bangsa Indonesia (prima/Kompas)

DIREKTUR Jenderal Sejarah dan Purbakala Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Hari Untoro Dradjat mengatakan, bahwa keberadaan Trowulan dan dihubungkan dengan Kerajaan Majapahit sudah lama jadi subyek penelitian. 

Bahkan, awal abad 19 seorang Belanda bernama Wardenaar diutus Gubernur Jenderal Stamford Raffles untuk mencatat potensi kepurbakalaan. Pada tahun 1985 penelitian yang lebih intensif tentang Trowulan dilakukan dengan metoda penginderaan jarak jauh dan hasilnya menakjubkan dengan interpretasi bahwa kota Majapahit dibangun dengan sistem jaringan air yang saling berhubungan.

"Sistem jaringan air ini dalam kajian arkeologi adalah merupakan model pertahanan yang lazim digunakan oleh kerajaan-kerajaan kuno di Asia Tenggara, seperti Sukothai dan Kamboja. Dengan penelitian ini terbukti bahwa Trowulan adalah bekas Kota Majapahit adalah sangat kuat dan sudah memiliki hubungan erat dengan berbagai negara," kata Hari Untoro Dradjat, Senin (3/11).

Menurut Hari, temuan di Trowulan terdiri atas candi, kanal, kolam segaran, keramik, logam, mata uang dan lain-lainnya tersebar sangat luas dalam kota Kerajaan Majapahit yang berukuran 9 x 11 km persegi. Melihat pentingnya situs Kota Majapahit ini maka Pemerintah telah membuat master plan sebagai dasar pelestarian dan pemanfaatannya. Sejumlah situs sudah dilakukan pemugaran, seperti Candi Tikus, Candi Bajangratu, Candi Brahu, Candi Gentong, dan Candi Wringin Lawang, serta Kolam Segaran.

Trowulan sebagai bekas Kota Majapahit, jelas Dirjen Sejarah dan Purbakala itu, dalam pengembangan dan pemanfaatannya ke depan perlu didukung dengan adanya Taman Majapahit, yang berfungsi sebagai sentral yang menghubungkan jaringan situs-situs yang ada di trowulan. Di samping itu juga berfungsi sebagai laboratorium untuk kepentingan penelitian kebudayaan Majapahit.

Pembangunan Taman Majapahit yang peletakan batu pertamanya oleh Menbudpar Jero Wacik, Senin (3/11) diharapkan dapat memberikan penjelasan secara lengkap dan memuaskan kepada masyarakat mengenai arti penting dari peninggalan Majapahit.

"Dalam pengembangan ke depan kita perlu dukungan dari berbagai pihak, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, CSR dan masyarakat luas," jelasnya. (prima/Kompas)

PARA peneliti sampai sekarang masih kesulitan menemukan lokasi keberadaan istana Kerajaan Majapahit. "Penelitian yang dilakukan oleh empat perguruan tinggi kemarin hanya menemukan pusat kota dan pusat sakral zaman Majapahit. Kalau istana kerajaannya belum ditemukan," kata Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Trowulan I Made Kusumajaya di Kediri, Kamis (11/9).
   
Lebih lanjut dia menjelaskan, pusat kota yang ditemukan tim peneliti dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Udayana (Unud), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Gajah Mada (UGM) itu adalah sebuah wilayah seluas 4 x 5 kilometer di Desa Segaran, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Selain itu, juga ditemukan kawasan seluas 11 x 9 kilometer yang dianggap sebagai pusat kegiatan sakral masyarakat di zaman Majapahit dulu.
   
Dalam penelitian tersebut, empat perguruan tinggi negeri terkemuka itu juga berhasil menemukan sebuah batu kuno setebal 80 sentimeter yang diduga merupakan pagar bangunan zaman Majapahit saat diperintah Raja Hayam Wuruk. "Memang istana Kerajaan Majapahit itu diperkirakan ada di sekitar Segaran, tetapi kami belum bisa memastikannya karena belum ditemukan adanya (sisa-sisa) istana di situ," katanya menambahkan.
   
Made menilai, ada keunikan terkait alasan Majapahit membangun lokasi kerajaannya di sekitar kawasan Trowulan itu. "Kalau kami teliti lebih jauh, ternyata itu bagian dari strategi yang diterapkan Hayam Wuruk agar tidak mudah diserang oleh musuh karena biasanya pusat kerajaan di zaman dulu itu selalu berada di kawasan pantai yang memudahkan musuh menyerang dengan armada lautnya," katanya.
   
Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh empat perguruan tinggi itu, sampai sekarang baru mencapai 20 persen. Menurut Made, penelitian sekarang ini difokuskan pada perilaku masyarakat Majapahit. "Para peneliti membandingkan perilaku masyarakat Majapahit itu dengan perilaku masyarakat Bali karena memang ada kemiripan," katanya (vd/ant)