Tragedi Prio 1984: Tragedi Kemanusian Era Orba

oleh Prima Sp Vardhana / Radio Nederland
SEKITAR 25 tahun silam, di tempat sama terjadi sebuah peristiwa pelanggarn HAM (Hak Asasi Manusia) berat. Korban tragedi tersebut ada dua versi. Menurut pemerintah tidak lebih dari 80 korban jiwa, tapi menurut saksi mata Husein Safe (64th), jumlahnya lebih dari 300-an jiwa lebih. Dasar pertimbangannya adalah pemandangan yang disaksikan oleh mata kepalanya:
"Saya lihat tentara mengangkuti mayat demikian banyaknya. Truk tentara bolak-balik mengangkut mayat-mayat yang berserakan dijalan," kata pria betubuh agak legam itu dengan menitikkan air mata.
Tragedi itu bermula dari kabar burung, bahwa empat hari sebelum banjir darah di Jalan Yos Sudarso, Tanjung Priok, 1984. Anggota ABRI bernama Hermanu dikabarkan masuk ke mushala warga tanpa membuka sepatu. Hermanu mencopot dan merobek pamflet yang mengeritik kebijakan pemerintahan Soeharto. Soal Pancasila sebagai asas tunggal.
Sang tentara bahkan dikabarkan menyiram sebagian mushala dengan air got. Warga marah. Sepeda motor Hermanu dibakar. Empat warga yang membakar sepeda motor pun ditahan di Kodim Jakarta Pusat.
12 September 1984, warga menggelar Tabligh Akbar dekat kantor polisi. Ada ribuan jemaah yang berkumpul. Isi ceramahnya keras dan kritis terhadap pemerintahan Orde Baru. Barang langka kala itu. Ratono, salah satu korban Tanjung Priok, saat itu ikut berceramah.
Ratono: "Dan bagi semua yang menindas, pasti akan hancur dan kita kan tegar. Acara 25 tahun tragedi berdarah Tanjung Priok, orang yang berani mengeritik kebijakan pemerintah Orde Baru pada waktu itu sangat langka."
Demo damai
Sejam sebelum tengah malam, hujan turun. Tokoh masyarakat Amir Biki mengajak jemaah Tabligh Akbar untuk berdemo ke Kodim, menuntut pembebasan empat warga mereka yang ditahan di sana. Husein Safe ada di barisan terdepan.
Husein Safe: "Jam 10 malam itulah, baru ada rencana demo ke Kodim. Itu demo ya, bukan maksudnya apa-apa. Kita demo meminta empat teman kita dipindahkan ke sini, ke polres. Nah, karena itu kan urusan polisi bukan urusan TNI, nah itu yang kami minta."
Berjarak dua meter dari tentara, warga dihadang. Ada sebelas tentara, semuanya dalam posisi siap menembak.
Kaki Husein Safe tertembus peluru. Di kiri kanan Husein, orang mati atau terluka.
Rombongan kedua yang dipimpin Amir Biki pun tiba. Maksud hati hendak menyelamatkan Husein dan kawan-kawan. Lagi-lagi disambut dengan kekerasan. Rentetan tembakan hanya sepuluh menit, tapi terasa seperti sepanjang malam.
Tak lama empat truk dan satu mobil pemadam kebakaran datang. Korban tewas dan luka diangkut. Aspal yang hitam kemerahan langsung disiram air.
Jadi buron
Kisah penculikan mengisi fragmen berikutnya. Warga yang terlibat pengajian itu satu per satu menghilang. Ratono berupaya menghindar dengan tinggal berpindah-pindah.
Ratono: "Kayaknya ini sudah nggak aman. Saya langsung kabur, lari pulang. Pertama ke Ciputat, ke Bogor sebentar, terus Cianjur. Ya buronanlah, sampai terakhir saya ke Pandeglang. Pas 40 hari persis saya ditangkap. Itu pun karena isteri saya, yang terus diikutin sama intel. Gitu kan."
Aminatun yang membantu memperbanyak dokumen kronologis penembakan warga di Tanjung Priok, ikut diangkut bersama kakaknya.
Aminatun: "Malam tanggal 14 itu, digerebek rumah saya. Jam 12 saat saya mau tidur. Terus ketok-ketok pintu gitu loh. Ternyata melihat kakak saya sudah diborgol."
Ratono dan Aminatun dicecar pertanyaan seputar malam Tabligh Akbar. Lewat tangan tentara, siksaan mampir ke tubuh mereka.
Ratono: "Pokoknya tiga orang gebukin saya dari belakang. Di depan juga ada, terus sampai meleng begini kan di sel itu diborgol. Sampai saya bilang, Allahu Akbar! Tiga orang gebuk saya, meleng begini kan. Dihajar saya, Duash! Sampai pingsan, baru berhenti. Terus disetrum, Ces-ces-ces!"
Aminatun: "Waktu itu depresi saya, karena waktu itu, tiap malam diganggu. Jadi ditakut-takutin, ada yang mau memperkosa, ada yang mau masuk, mau dibunuh segala. Ya, sebenarnya, kalau buat saya kalau dibunuh itu kan mati, nggak masalah. Kenapa pakai ada suara-suara siksaan-siksaan. Jadi diperdengarkan suara-suara siksaan-siksaan itu setiap malamnya."
Dosa Turunan
Bertahun-tahun peristiwa berlalu, masih menyisakan kepedihan bagi keluarga korban. Hidup Wanmayetty sontak berubah begitu ayahnya menghilang dari bumi, pasca tragedi Tanjung Priok. Hidupnya berjalan terseok-seok. Sekolah mandek, cita-cita disimpan lagi dalam laci. Modal mereka kala itu hanya selembar ijazah SMA.
Wanmayetty: "Jadi, bukan bapakku saja yang hilang. Tapi pekerjaan juga hilang. Karena orang yang menjadi koneksi bapakku itu ketakutan menerima aku, karena aku dianggap eks-PKI. Jadi bekas-bekas PKI jaman dulu, bergerak kembali. Jadi digaris merahi, tiap wawancara digaris merahi. Bahwa kita warga Tanjung Priok, tak layak mendapat tempat kerja, dan kuliah pun sulit."
Diskriminasi pun jadi santapan sehari-hari. Adik Yetty, Nurhayati, misalnya, selalu dipersulit saat mengurus Surat Izin Kelakuan Baik.
Nurhayati: "Mba' dari Priok? Jakarta Utara? Saya bilang iya. Tapi dia nggak bilang sih saya ini korban Priok. Tapi dia bilang, kalau dari Priok biasanya banyak tato. Jadi alasan dia tuh begitu, jadi dia pengen, saya bisa buka baju. Di situ saya marah, saya ludahin tuh polisi, akhirnya saya keluar. Dari situ, kayaknya saya putus asa ngelamar ke sana ke mari. Saya ngerasa orang-orang itu mojokin saya."
Lima kali presiden berganti. Yang hilang tetap hilang. Korban dan keluarga korban belum mendapat keadilan.
Menunggu Keadilan
Hampir 25 tahun setelah peristiwa terjadi, barulah puluhan tentara diperiksa, termasuk Pangdam Jaya saat itu Try Sutrisno dan Panglima ABRI kala itu Benny Moerdani. Tapi tak semua petinggi TNI itu diajukan ke pengadilan pada 2003.
Padahal menurut Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim, para petinggi TNI ketika itu, mengetahui, membiarkan dan memerintahkan penguburan diam-diam terhadap korban tewas. Bahkan diduga ikut terlibat dalam merencanakan penculikan dan penghilangan orang secara paksa.
Ifdhal Kasim: "Proses pengadilannya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan karena banyak sekali kelemahan dalam proses pengadilan ini. Kasus ini masih tetap mencari keadilan, karena upaya penyelesaiannya tidak memberikan hasil nyata bagi para korban. Bisa dikatakan, peristiwa Tanjung Priok baru diselesaikan secara parsial. Yang didapatkan korban baru partial justice."
Dari 23 pelaku yang direkomendasikan untuk diadili oleh Komnas HAM, Pengadilan HAM Ad Hoc menyusutkan jumlah terdakwa menjadi 14 tentara. Setelah berjalan tiga tahun, semuanya bebas: Mayjen RA Butar-butar, Mayjen Pranowo, Mayjen Sriyanto dan Kapten Soetrisno Mascung dan sepuluh anak buah mereka.
Islah
Warga Tanjung Priok pun dipecah belah lewat pemberian islah oleh tentara. Iming-iming uang 1 sampai 2,5 juta atau motor per orang membuat 85 dari total 100 korban Tanjung Priok ikut di belakang Pangdam Jaya Try Sutrisno. Logika yang ditawarkan Try Soetrisno kala itu adalah perdamaian.
Try Sutrisno: "Saya kira, bukan TNI saja, tiap perdamaian di tanah air itu, melegakan semua orang. Yang harus disadari. Apa kita mau terus jadi negara yang carut marut."
Padahal islah tak lebih dari sebuah sogokan demi memberikan keterangan palsu di pengadilan. Supaya saksi melunakkan, atau bahkan mencabut kesaksian. Aminatun tak pernah sudi menerima islah.
Aminatun: "Nah, kalau itu, hanya tipu daya, kalau islah itu hanya disuap uang recehan. Kemudian, disuruh ngaku, disuruh buat kesaksian yang diinginkan oleh mereka. Bikin rekayasa, bikin perlawanan."
Belasan korban yang tersisa terus bertahan, hingga kini. (*)

Kerusuhan Priok, Bukti Kesalahan Birokrat

oleh Prima Sp Vardhana / Kompas

Kejar, tendang, seret, tangkap, gebuk, tebas.... Rentetan kejadian itu berujung, tiga petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) meregang nyawa, dan 134 orang luka-luka.

Satpol PP terlibat bentrok dengan warga Tanjung Priok saat berupaya mengambil alih lahan di sekitar kawasan Kompleks Makam Priok di Koja, Jakarta Utara, Rabu.

Eksekusi lahan sekitar makam tokoh Muslim Al Arif Billah Hasan bin Muhammad Al Haddad atau dikenal sebagai Mbah Priok, berubah menjadi kerusuhan berdarah, karena massa dan Satpol PP tersulut emosi, yang berlanjut saling lempar batu dan baku hantam.

Dengan embel-embel imbauan "jangan meniru adegan ini", sebuah stasiun televisi swasta menayangkan gambar seorang anggota Satpol PP terlentang di jalan raya "rame-rame" dipukul, ditendang, dilempar bahkan dirajam batu massa.

Dalam bagian tayangan berbeda, sejumlah petugas satpol PP menendang dan mengeroyok seorang warga. Di antara anggota satpol PP itu ada yang tertangkap kamera sedang memukul warga sambil mengisap sebatang rokok.

Dari gambar pewarta foto, tampak seorang bocah berusia belasan tahun yang terlibat aksi lempar ke petugas, akhirnya ditangkap, diseret dan dijadikan "bulan-bulanan" petugas. Sekujur tubuh bocah itu bersimbah darah.

Massa berusaha menggulingkan kendaraan water canon milik polisi saat pecah bentrokan dengan Satpol PP. Warga juga membakar sedikitnya 46 unit kendaraan milik Satpol PP dan Polri termasuk truk dan kendaraan berat.

Korban tewas insiden Priuk mencapai tiga orang anggota Satpol PP yakni M. Soepono, bertempat tinggal di Kelurahan Tugu, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Israel Jaya bertempat tinggal di Jatibening, Pondok Gede, Bekasi dan Ahmad Tadjudin yang beralamatkan Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Korban luka-luka, polisi sebanyak 10 orang, Satpol PP (69 orang) dan warga (55 orang).

Insiden ini membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merasa prihatin. Presiden meminta agar rencana penertiban kawasan makam itu dihentikan.

"Saya minta status quo," kata Yudhoyono, dalam jumpa pers menjelang tengah malam. "Pilih cara atau pendekatan yang baik dalam melakukan penertiban meskipun secara hukum benar," katanya menegaskan.

Insiden Priok yang mengakibatkan korban jiwa, luka-luka dan miliaran rupiah itu mengerucut kepada pertanyaan apakah bentrok itu cermin dari masyarakat yang memilih kredo kekerasan hanya bisa diselesaikan dengan kekerasan?

Jawabnya, kekerasan bagaikan penyakit menular, demikian ahli filsafat Gabriel Possenti Sindhunata SJ. "Setiap orang yang terlibat dalam kekerasan, ingin melampiaskan kekerasannya kepada orang lain," katanya.

Kekerasan adalah bumerang. Kekerasan balik mengejar, menendang, menyeret, menangkap, menggebuk dan menebas lawan yang melepaskannya atau melawannya.

Menurut Sindhunata, dilawan atau tidak dilawan bahkan dibiarkan, akhirnya kekerasan sendiri yang senantiasa keluar sebagai pemenang.

Kekerasan diibaratkan sebagai si jago merah, dipadamkan dengan diguyur dengan air malah menyala besar bahkan melalap bagian bangunan lain, atau meminta korban jiwa.

Kekerasan bagaikan wabah, tidak diketahui dari mana datangnya, tapi tiba-tiba dan serta merta menyambangi dan menghantam manusia.

Kejadian Priok sungguh menyesakkan. "Bagaimana mungkin bangsa yang konon diagung-agungkan sebagai bangsa halus budi pekertinya dapat mengejar, menendang, menyeret, menangkap, menggebuk, merajam dan menebas sesama sambil menyunggingkan senyum, atau seraya menghisap sebatang rokok?"

"Saya sampaikan belasungkawa atas peristiwa ini," kata Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo. Sementara itu, Kepala Satpol PP Harianto Badjoeri mengatakan, "Pasti ada sanksi bagi yang melakukan penyerangan terlebih dahulu."

Meskipun demikian, ia menyebut dengan menggunakan kalimat kondisional, jika ada petugas Satpol PP yang terbakar emosi kemudian balik menyerang, tindakan itu merupakan hal wajar. "Itu adalah dinamika di lapangan, toh kita diserang duluan. Itu manusiawi," katanya.

Dalam insiden Priok, petugas Satpol PP tidak membawa senjata dan membawa tameng ketika melakukan penertiban sementara warga yang mencoba mempertahankan bangunan liar di sekitar makam Mbah Priok telah menyiapkan batu, clurit, golok, dan pedang samurai.

Kepolisian Daerah Polada Metro Jaya merespons dengan mengerahkan sekitar 600 personil untuk mengamankan Koja, Tanjung Priok. Ratusan personil polisi itu berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Utara dan Polres Metro Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KPPP) Tanjung Priok, kata Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Boy Rafli Amar saat dikonfirmasi melalui telepon selular di Jakarta, Kamis.

Semua sepakat kejadian Priok dapat dikategori sebagai tragedi kemanusiaan mengenaskan. Kejadian itu juga meneguhkan bahwa institusi kemasyarakatan sedang gonjang-ganjing karena ulah aparat dan warga yang brutal. Mereka lebih suka memakai bahasa kekerasan, yang berujung jatuhnya korban jiwa.

Insiden Priok sama dan sebangun dengan bahasa tragedi karena kental dengan kekerasan. Kekerasan selalu berbalas kekerasan, padu dalam istilah betawi, "Ente jual, ane beli". (*)

KERIS KUNO DI BAWAH SITUS MASJID

SEBILAH keris kuno ditemukan di situs mesjid kuno yang diyakini sebagai masjid kompleks keraton Mataram Islam di Pleret, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta. Sejauh ini, belum diketahui asal-usul keris berlekuk sembilan (luk songo) tersebut. Bilah keris sepanjang 45 sentimeter itu ditemukan oleh Tim Ekskavasi Situs Masjid Kauman Pleret di situs Masjid Kauman Pleret, Dusun Kauman, Wonokromo, Pleret, Bantul, DI Yogyakarta, Kamis (15/4/2010) petang. Keris ditemukan terkubur di kedalaman 120 sentimeter dengan kondisi tanpa pegangan maupun pembungkus. Lokasi penemuan berada sekitar lima meter di sisi luar bagian selatan fondasi bangunan induk masjid kuno. Ujung keris telah patah saat ditemukan. Seluruh bagiannya diselimuti tanah dan karat, sehingga detil keris tidak bisa dilihat. Namun, bagian dan lekuk keris masih dapat terlihat cukup jelas. Koordinator Lapangan Tim Ekskavasi Masjid Kauman Pleret Rully Andriadi mengatakan, keris tersebut ditemukan secara tak sengaja. "Tujuan kami semula adalah menemukan fondasi dan memetakan struktur bangunan mesjid kuno," katanya di lokasi penggalian, Jumat (16/4/2010). Hingga malam ini, belum diketahui asal-usul keris. Saat ini, tim ekskavasi gabungan Dinas Kebudayaan Provinsi DI Yogyakarta dan Balai Arkeologi Yogyakarta tengah berupaya membersihkan keris secara mekanis dengan menggunakan sikat dan kuas. "Yang pasti ini adalah keris kuno. Dilihat dari tingkat kerusakan dan karat, keris ini mungkin sudah terpendam beratus tahun," ujar Rully. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, keris akan dianalisa secara arkeologi untuk mengetahui usia dan jenis logam pembuat keris. Tim juga berencana melibatkan ahli keris untuk menentukan fungsi keris. Menurut Rully, penemuan keris ini menarik karena merupakan penemuan pusaka yang pertama di seluruh situs kompleks keraton Mataram Islam yang mulai diekskavasi secara bergilir sejak 2003. Ekskavasi yang berlangsung 1-31 April ini merupakan ekskavasi tahap ketujuh di Masjid Kauman Pleret. Selain situs Masjid Kauman Pleret, kompleks situs Keraton Mataram Islam meliputi situs Kerto, Pungkuran, Gunung Kelir, dan Kedaton. Menurut sejumlah referensi, kompleks Keraton Pleret dan Kerto merupakan pusat pemerintahan Mataram Islam sekitar Abad ke-17. Juru Kunci Situs Masjid Kauman Pleret Rahmat Fauzi mengatakan, berdasarkan bentuknya, keris diduga merupakan jenis Ki Brojol. Jenis ini biasanya digunakan dalam proses melahirkan karena diyakini dapat mengurangi rasa sakit. Selain itu, dalam penggalian tahap ketujuh di situs Masjid Kauman Pleret ini juga ditemukan potongan tulang serta gigi binatang. Terdapat pula temuan berupa empat fragmen keramik dan gerabah. "Tiga potongan adalah jenis keramik China dari Dinasti Ming dan satu potongan lagi jenis keramik Eropa," kata Arkeolog dari Balai Arkeologi Alifah. Menurut Alifah, temuan-temuan ini sangat berguna untuk mengungkap kehidupan di seputar keraton Mataram Islam itu. Sejauh ini, masih banyak hal yang belum diketahui mengenai keraton tersebut.
Tampilkan postingan dengan label DEWAN. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label DEWAN. Tampilkan semua postingan

Wisnu Pimpin PDIP Surabaya 2010-2015

Selasa, 26 Januari 2010
# Merasa tak dihargai, kubu Rizqie Darmaputa WO

oleh Prima Sp Vardhana


Prediksi akan melenggangnya Wisnu Sakti Buana ke tahta Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Surabaya periode 2010-2015, lewat Konferensi Cabang (konfercab) PDIP Surabaya di Hotel Equator Jl. Pakis Argosari, 25-26 Februari, menjadi kenyataan. Wisnu yang putra politikus PDIP Sutjpto itu “dipaksakan” terpilih dengan membukukan 19 suara, sementara rivalnya Rizqie Darmaputra yang hanya mendapatkan 10 suara.
PAC yang berhak memberikan suara dalam konfercab itu, menurut Wakil Ketua DPD PDIP Jatim, Ali Mudji, jumlahnya sebanyak 31 PAC. Namun yang terlibat dalam pemungutan suara hanya 29 PAC. Sedangkan PAC Sukomanungga dan Bubutan tidak bisa memberikan suaranya, karena kedua PAC sedang dalam masalah kepengurusan. Masing-masing memiliki dua kepengurusan yang  saat ini dalam proses penyelesaian, sehingga panpel konfercab memutuskan kedua PAC itu hanya memiliki hak sebagai peninjau tanpa memiliki hak suara.
Setelah ketua baru terpilih, menurut Ali Mudji, proses selanjutnya peserta bersama ketua terpilih akan memilih anggota formatur yang nantinya bertugas membentuk kepengurusan baru. Anggota formatur terdiri dari tujuh orang meliputi lima dari utusan dapil, satu orang perwakilan DPD PDIP Jatim dan ketua terpilih. Anggota perwakilan dapil meliputi, dapil satu diwakili Hasan, dapil dua Suwanto dapil tiga Iwan dapil empat Hariyadi dan dapil lima Haris Pranata.
Read Full 0 komentar

Induk Parpol Berang atas Agenda Kunker Komisi E ke Laos

Rabu, 09 Desember 2009
oleh Prima Sp Vardhana


SURABAYA, TRIBUN – Agenda plesir politik anggota Komisi E DPD Jatim yang beropeng Kunker(Kunjungan Kerja) ke Laos, untuk melakukan monitoring atlit Sea Games XXV asal Jawa Timur, ternyata membuat 'berang' para pimpinan induk Patai Politik. Pasalnya agenda kunker tersebut dinilai melanggar aturan. Karena itu, para pimpinan partai memberi peringatan keras terhadap kadernya yang duduk di Komisi E.

Salah satu pimpinan partai yang siap melakukan teguran keras pada kadernya adalah Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim H Imam Nahrawi. Ia mengaku, sudah mendengar keberangkatan tiga anggotanya di komisi E ke Laos . Anggota asal PKB itu antara lain, Fuad Mashuni (Wakil Ketua Komisi E), Badrut Tamam dan Anisya Syakur. “Sampai sekarang, kepergian mereka belum ada pemberitahuan resmi ke partai maupun fraksi,” kata Imam Nahrawi, Rabu (09/12).

Secara strukturial, dikatakan, sangat keberatan dengan perilaku anggotanya yang dinilai masyarakat ketagihan kunjungan kerja. DPW akan mempelajari penyelewengan kewenangan anggotanya di dewan terkait kunjungan kerja ke Laos itu. Apakah benar-benar dalam rangka tugas atau sekedar jalan-jalan.

“Jika mereka berangkat sesuai mekanisme, kami akan legowo atas keberangkatannya. Sebaliknya jika  menyalahi mekanisme, DPW akan melakukan sikap tegas dan tak akan melakukan toleransi,” katanya.

DPW pun memberi patokan, hal-hal yang bisa dianggap menyalahi mekanisme. Yakni terkait anggaran yang digunakan itu termasuk merugikan negara atau tidak. Lalu soal penting tidaknya atau urgensi kunjungan tersebut. “Sekembalinya dari Laos , kita akan panggil mereka bertiga,” ujar anggota DPR RI ini.

Apakah bakal disanksi? Nahrawi belum bisa memastikan sekarang. Ia akan melihat tingkat kesalahannya. Apalagi, dana yang digunakan adalah APBD yang dimiliki KONI Jatim. “Apalagi jika dana yang dipakai diduga mengandung unsur gratifikasi (hadiah). Kita akan lakukan kroscek ke KONI juga,” tegasnya

Sikap yang tidak jauh berbeda juga dilakukan Ibnu Hajar, Ketua DPD Partai Demokrat Jatim. Sebab ada tiga anggotanya sudah berangkat ke Laos sejak 8 Desember lalu. Yakni Hery Prasetyo, Nur Muhidin dan Lilik Muharti. “Kalau ternyata mereka di sana jalan-jalan, kita akan undang mereka untuk menjelaskan soal keberangkatannya ke Laos ,” kata Ibnu saat dihubungi.

Menurutnya, anggota Partai Demokrat menggunakan kunjungan kerja untuk jalan-jalan, itu kurang tepat. Sebab sepengetahuannya, KONI mengajak anggota komisi E, karena mungkin ada kaitanya dalam perbaikan manjemen dan prestasi atlit Jatim. “Saya akan mempelajari proposalnya, apa betul ada jadwal jalan-jalan wisata-nya,” katanya. Setelah dipelajari dan mengundang anggotanya, Partai tidak segan-segan menerapkan sanksi disiplin keras pada anggotanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 12 (bukan 14) anggota Komisi E DPRD Jatim rama-ramai piknik ke negeri Laos. Berangkat pada 8 Desember dengan dalih memantau atlit Sea Games asal Jatim. Tempat-tempat yang masuk jadwal city tour itu antara lain Viantiane ( kota bulan), obyek wisata Wat Sisakat (Candi Tertua di Laos), Haw Pha Kaew, Patoxai, Luang Stupa Morning Market dan jembatan Laos-Thailand.

Sayang dari enam hari kunjungan yang dibiayai Rp 14,7 juta per anggota itu, hanya dua hari saja yang digunakan untuk melihat venue Sea Games. Sisanya digunakan lebih banyak jalan-jalan.

Selain enam anggota yang sudah disebut di atas, ada pula nama Dr. Wike Herawati dan Erwin Budiyoto dari Gerindra, Dra Sumiati (PDIP), Riyadh Rosyadi (PKS), Akik Zaman (PKNU) dan Ibrahim Adib (PPP). Sisanya, ada yang masuk dalam gelombang kedua berangkat tangal 15 Desember. Tapi ada pula anggota yang menolak berangkat seperti Kuswanto dari Partai Hanura. “Urgensinya tidak ada, saya pilih tidak berangkat,” tukasnya dua hari lalu. (vd)
Read Full 0 komentar

Takut Terseret Skandal Gratifikasi, Lima Anggota Komisi E Pilih Tak ke Laos

Selasa, 08 Desember 2009


ole Prima Sp Vardhana

SURABAYA, TRIBUN – Setelah agenda kunker politik 12 anggota Komisi E DPRD Jatim ke Laos dengan kedok monitoring atlet Jatim di arena SEA Games XXV terungkap. Juga menuai kritik, maka lima anggota yang rencananya akan terbang dalam kelompok kedua pada 14 Desember memutuskan tidak berangkat. Mereka kuatir kunker tersebut menjadi masalah serius di kemudian hari.

Mereka yang batal berangkat itu antara lain Saleh Ismail Mukadar dan Bambang Hariyanto (PDIP), Kuswiyanto (PAN), Kuswanto (Hanura) dan Kodrat Sunyoto (Partai Golkar). Mereka berpendapat, kunjungan kerja ke Laos itu dinilai tidak memiliki urgensi terhadap keberadaan mereka sebagai wakil rakyat Jatim. Apalagi dana yang digunakan dari KONI Jatim yang selama ini langganan menerima hibah dari APBD Jatim.

Saat ditemui di gedung DPRD Jatim pada Selasa (8/12) siang, Kuswanto mengatakan, sejak pembahasan awal, dirinya telah menolak agenda kunker ke Laos. Pasalnya, agenda dengan dalih melakukan monev atlet Jatim di arena Sea Games XXV Laos dianggap tidak begitu penting dan mengada-ada.

Menurut Ketua Fraksi Hanura Damai DPRD Jatim ini, pelesir ke Laos itu bermula dari rapat gabungan yang digelar antara Komisi E dengan KONI Jatim. Saat itu, KONI menyatakan ada anggaran untuk anggota Komisi E jika ingin menyaksikan langsung atlet asal Jatim yang berlaga di Sea Games.

Terlebih, kata Kuswanto monitoring dan evaluasi yang dilakukan anggota komisi E di Laos jika dilihat dari schedule kegiatan selama di Laos tidak mungkin bisa maksimal. Sebab monitoring itu paling tidak dilakukan dari awal sampai akhir kegiatan Sea Games. “Tapi kalau melihat jadwal yang efektif untuk Sea Games kan cuma dua hari, apa itu yang dinamakan monitoring,” cetus politisi asal Sidoarjo itu. Untuk diketahui, sesuai

jadwal, kunker ke Laos itu berangkat mulai kemarin sampai tanggal 13 Desember. Hari pertama, mereka nginap di Hongkong lalu ke melihat atlit dua hari dan sisanya digunakan untuk pelesir ke sejumlah tempat wisata negeri Laos. Seperti Viantiane (kota bulan), obyek wisata Wat Sisakat (Candi Tertua di Laos), Haw Pha Kaew, Patoxai, Luang Stupa Morning Market dan jembatan Laos-Thailand.

"Acara semacam ini mungkin bisa kalau di Jatim, misalnya akan ada even sebesar itu, jadi bisa sekalian studi banding. Kalau yang sekarang itukan hanya menghambur-hamburkan duit rakyat yang seharusnya bisa digunakan untuk membina atlet," ujarnya.

Sedangkan Kodrat Sunyoto mengatakan, dirinya tidak berangkat dengan alasan acara di Laos it tidak memiliki urgensitas dengan kegiatan Komisi E. Selain itu, secara kebetulan diriya ada acara internal partai. “Di Golkar kan ada kegiatan pergantian pengurus hingga ke bawah . Kalau saya tinggal, khawatir nantinya saya dianggap tidak loyal terhadap partai, jadi saya lebih mengutamakan kepentingan partai,” tambahnya.

Sekretaris DPRD Jatim Edi Purwinarto mengatakan, kunjungan Komisi E ke Laos ini menggunakan anggaran dari KONI. "Dewan memang tidak ada anggaran untuk itu, seluruhnya dianggarkan KONI," pungkasnya.

Sebagai Informasi, anggaran yang dihabiskan untuk kegiatan ini juga tidak kecil. Setiap anggota komisi dijatah masing-masing Rp 14.700.000. Biaya tersebut sudah termasuk transportasi dan akomodasi selama enam hari. Serta biaya penginapan di hotel bintang tiga. Segala urusan para wakil rakyat itu dikendalikan biro perjalanan wisata BCP (Bayu Citra Persada). (vd)
Read Full 0 komentar

Agenda Pelesir Komisi E Habiskan Dana KONI Rp 279,3 Juta

oleh Prima Sp Vardhana


SURABAYA, TRIBUN – Agenda kunjungan kerja (Kunker) 19 anggota Komisi E DPRD Jawa Timur ke Laos dengan kedok monitoring prestasi 140 tlet Jatim di arena SEA Games XXV, ternyata menelan dana pembinaan KONI Jatim sekitar Rp 279,3 Juta. Dana yang dibutuhkan untuk sistem pembinaan atlet Jatim itu akan dimanfaatkan untuk membayai dua kelompok terbang (kloter) 19 anggota dewan. Kloter pertama yang terdiri 12 anggota dewan sudah berangkat 8 Desember pagi kemarin, sementra 7 anggota sisanya rencananya akan terbang 14 Desember bersama Ketua Umum KONI Jatm, H. Imam Utomo.

Besarnya anggaran pembinaan atlet milik KONI Jatim yang dihabisnkan itu, kaena setiap anggota komisi di atas kertas masing-masing dijatah Rp 14.700.000. Biaya tersebut sudah termasuk transportasi dan akomodasi selama enam hari. Serta biaya penginapan di hotel kelas bintang tiga. Sedangkan segala urusan para wakil rakyat itu ditangani oleh biro perjalanan wisata Bayu Citra Persada (BCP).

Dari jadwal yang didapat Tribun Indonesia, para anggota komisi E DPRD Jatim itu tidak murni melakukan monitoring prestasi atlet Jatim di arena SEA Games Laos. Pasalnya selama enam hari jdwal kunker, ternyata mereka hanya melihat pesta olahraga tergengsi di Asia Tenggara itu cuma pada hari ke dua dan ke empat. Selebihnya dijadwal jalan-jalan ke sejumlah obyek wisata di negeri Laos itu.

Tempat wisata yang terjadwal menjadi target wisata para anggota dewan itu adalah Viantiane (kota bulan), obyek wisata Wat Sisakat (Candi Tertua di Laos), Haw Pha Kaew, Patoxai, Luang Stupa Morning Market dan jembatan Laos-Thailand.

Dengan bukti jadwal kunker yang diagendakan biro perjalanan BCP itu, menurut Dewan Penasehat Aliansi Masyarakat Antikorupsi Surabaya (Amaks), I Wayan Titip Sulaksana, sudah membuktikan jika agenda kunker tersebut menyalahi aturan. Seharusnya kunker anggota dewan harus dibiayai oleh anggaran dewan. Kondisi ini untuk menjaga indepedensi lembaga legislatif tersebut.

"Kalau keberangkatan 19 anggota Komisi E itu atas biaya KONI Jatim, saya yakin agenda tersebut memiliki benang merah yang bernuansa kongkalikong denga sebuah kebijaan yang menguntungkan KONI Jatim dalam kaitan anggaran," kata pria berambut putih itu saat dihubungi.

Karena itu, dia menegaskan akan melakukan pengumpulan data lengkap tentang keberangkatan 19 anggota komisi E tersebut. (vd)
Read Full 0 komentar

Alasan Kunker, Komisi E DPRD Jatim Nglencer 'Politik' ke Laos

oleh Prima Sp Vardhana


SURABAYA, TRIBUN - Anggota Komisi E DPRD Jatim yang membidangi Kesejahteran Rakyat (Kesra) periode 2009-2014 bak pepatah mendapat durian runtuh. Bagaimana tidak. Baru seumur jagung dilantik, ternyata mereka sudah diajak KONI Jatim ke luar negeri. Dengan alasan kunjungan kerja (kunker) kepentingan dinas, sektar 14 anggota dewan terbang ke Laos untuk menyaksikan pembukaan Sea Games XXV.

Para wakil rakyat ini terbang dengan pesawat Royal Brunei. Berdasarkan papan pengumuman keberangkatan pesawat milik negara Sultan Bulkiah itu berangkat 06.35 WIB melalui Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Selasa (8/12).

Informasi yang didapat keberangkatan ke Laos atas undangan KONI untuk memantau atlet Indonesia yang berlaga di arena Sea Games XXV, yang berlangsung dari tanggal 9 hingga 18 Desember. Mereka bertolak ke Laos daam dua gelombang. Kloter pertama terbang 8 Desember sementara kloter kedua berangkat 13 Desember.

Sebelum masuk ke ruang boarding, terlihat rombongan yang berjumlah 14 orang ini berkumpul di Soerabaja Cafe, sesaat setelah memasukan tas dan bawaanya ke bagasi melalui ruang check in.

Tampak dalam rombongan diantaranya Nur Muhyidin dan Hery Prasetyo dan beberapa pengurus KONI Jatim. Heri kepada detiksurabaya.com mengakui jika rombongan komisi E atas ajakan KONI Jatim. "Ke Laos, kita diajak KONI," kata politisi dari Partai Demokrat ini singkat sembari menuju ke ruang boarding. (vd)
Read Full 0 komentar

Dr.Wijono Pimpin Komisi D, Iswahyudi Pimpin Komisi A

Jumat, 23 Oktober 2009

TRIBUN, Sidoarjo - Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo periode 2004-2009 Iswahyudi akhirnya kembali di tetapkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo periode 2009-2014 bersama Dr Wijono melalui SK Gubenur Jawa Timur No SK 171.438/92/011/2009.

Pengambilan sumpah jabatan melalui rapat paripurna istimewa yang di gelar Jum’at (23/10) di gedung DPRD Sidoarjo, berjalan lancar tanpa ada hambatan apapun.

Ketua DPRD Sidoarjo Dawud Budi Sutrisno menegaskan, pergantian dua wakil rakyat ini sudah sesuai mekanisme pergantian yang di usulkan partai pengusung kepada ketua DPRD.

“Proses pergantiannya sudah sesuai dengan mekanisme yang ada, dengan turunnya SK Gubenur dan pengambilan sumpah jabatan, maka keduanya sudah resmi menjadi anggota DPRD Sidoarjo,” katanya.

 Di tempat terpisah, ketua fraksi PDIP Taufik Hidayat menegaskan, sesuai dengan rapat fraksi yang di gelar beberapa waktu lalu, Anggota Fraksi PDIP yang baru akan di tempatkan di komisi yang sesuai dengan kemampuan masing masing.

Untuk Iswahyudi, tempatkan di komisi A membidani pemerintahan, sedangkan Dr Wijono dipercayakan di komisi D yang membidani Kesejahteraan rakyat.

“Penempatan keduanya sesuai dengan kemampuan masing masing” ujar Taufik Hidayat
 
Sementara itu ditemui selepas sumpah jabatan, Iswahyudi dan Dr Wijono mengaku siap menjalankan amanat fraksinya di komisi A dan D serta mulai melakukan tugas komisi sejak hari pertama mereka di kukuhkan sebagai anggota DPRD Sidoarjo. (vd)
Read Full 0 komentar
Langganan: Postingan (Atom)
 

Free Blog Templates

Easy Blog Trick

Blog Tutorial

© 3 Columns Newspaper Copyright by SWARA ONLINE | Template by Blogger Templates | Blog Trick at Blog-HowToTricks